title_61ee7df991dfa3847728151643019769
title_61ee7df991e563470529731643019769
title_61ee7df991e8b8467708441643019769
title_61ee7df991ee21212121601643019769
title_61ee7df991f3818064099991643019769
title_61ee7df991f8d4993625111643019769
title_61ee7df991fe214745019581643019769
title_61ee7df9920378305039261643019769

Berita

  • All Articles
    All Articles
  • Pengumuman
  • Berita
11 January 2022
Innaalillahi wainna ilaihirojiun. Keluarga Besar ...
04 January 2022
Publikasi Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Periode Survey ...
29 December 2021
Mulai Tanggal 29 Desember 2021 dan seterusnya Pelayanan ...
27 December 2021
Sehubungan dengan acara peresmian Gedung Pelayanan Publik , ...

Selayang Pandang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain ditegaskan bahwa tujuan pemberian otonomi adalah berupaya memberikan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan. Jadi Kualitas Layanan Aparatur Pemerintah kepada masyarakat merupakan indicator keberhasilan otonomi daerah.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal merupakan kebijakan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal hal ini bertujuan untuk membantu penanaman modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiscal, dan informasi mengenai penanaman modal. PTSP diartikan sebagai kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian wewenang dari instansi yang memiliki kewenangan yang proses pengelolaanya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

untuk memenuhi amanat Undang-Undang tersebut di susunlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas. Untuk itu dibuatlah Bupati Sambas Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 49). Peraturan Bupati Sambas Nomor 3 Tahun 2019 ini berlaku efektif tanggal 2 Januari 2019

Kewenangan DPMPTSP Kab. Sambas

Perizinan yang dilimpahkan

Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas, maka Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Sambas ada 94 jenis pelayanan yang terdiri atas   70 jenis Perizinan dan 24 Non Perizinan .

 

No.  Bidang Perizinan
1.PENANAMAN MODAL
2.PERDAGANGAN 
3.PEKERJAAN UMUM
4.REKLAME
5.LINGKUNGAN HIDUP
6.PERTANIAN DAN PETERNAKAN
7.PERTANAHAN
8.PERIKANAN
9.PARIWISATA
10.KETENAGAKERJAAN
11.PERHUBUNGAN
12.KESEHATAN
13.PERINDUSTRIAN
14.KOPERASI
 
 

Jumlah

Layanan Perizinan

Tahun 2019

Perizinan
Non Perizinan

lokasi kantor DPMPTSP Kabupaten Sambas

banner oss3

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…